Minggu, 16 Mei 2010

gerakan BEM KM IKIP PGRI Semarang


BEM IKIP PGRI Desak Perubahan Sistem Pendidikan
Selasa, 04/05/2010 09:00 WIB - ant
SEMARANG—Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (IKIP PGRI) Semarang, mendesak perubahan sistem pendidikan negara ini.
Koordinator BEM IKIP PGRI Semarang, Muhammad Syarifudin, saat beraudiensi dengan Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah, di Semarang, Senin (3/5), mengatakan, keluaran sistem pendidikan negara ini banyak menghasilkan manusia-manusia yang memiliki moralitas yang rendah.
“Sistem pendidikan kita justru menghasilkan koruptor, kriminalitas, mafia peradilan, dan sebagainya. Maka dari itu, implementasi sistem pendidikan perlu dirombak besar-besaran, agar jangan sampai transfer nilai yang terjadi justru terabaikan,” katanya.
Selain tidak mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, lanjut Syarifudin, sistem pendidikan Indonesia juga tidak mampu menggali sumber daya alam negara ini yang luar biasa.
“Sistem pendidikan Indonesia masih membelenggu potensi pengembangan para peserta didik. Sistem pendidikan kita justru dibubuhi pendidikan yang sifatnya tidak kontekstual dengan realitas yang ada,” katanya.
Melihat realitas yang terjadi tersebut, kata Syarifudin, mahasiswa menuntut diwujudkannya sistem pendidikan yang murah dan berkualitas, menghasilkan peserta didik yang berkarakter membangun, serta mengoptimalkan anggaran pendidikan minimal 20 persen.
Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah Dwi Yasmanto mendukung sikap yang disampaikan para mahasiswa ini. “Legislatif siap mendukung tuntutan para mahasiswa demi perbaikan sistem pendidikan Indonesia,” ujarnya. (ant)
Kedua

::Puluhan Mahasiswa IKIP PGRI Semarang Berunjuk Rasa Tolak Hasil UN ::.



Ditulis oleh leaardhian
Senin, 03 Mei 2010 13:02
Semarang-Berdemo dengan memakai seragam almameter warna biru, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IKIP PGRI berunjuk rasa menuntut hasil ujian nasional (UN). Koordinator aksi, Hadi Supriyadi mengatakan, ujian nasional hanya menghasilkan manusian Indonesia yang bermoralitas rendah, karena kelulusan hanya diukur dengan nilai akademik.

Massa juga menyerukan, agar pemerintah merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dan perbaikan sistem pendidikan Indonesia. Aksi demo BEM IKIP PGRI ini dimulai dari bundaran air mancur di Jalan Pahlawan dan berakhir di gedung DPRD Jawa Tengah. Di rumah wakil rakyat itu, para pendemo menyampaikan petisi tuntutan untuk pemerintah. (Alvian)
Ketiga

Perlawanan terhadap UN Mengeras
04 May 2010
• Media Indonesia
• Nasional
Pemerintah hanya mengakomodasi pendidikan bagi warga kelas menengah ke atas, warga miskin tetap terpinggirkan.
Eriez M Rizal
BADAN eksekutif mahasiswa (BEM) se-Bandung Raya, Jawa Barat, mendesak pemerintah pusat dan daerah tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga rakyat miskin bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Hal itu disampaikan saat aktivis BEM se-Bandung Raya melakukan aksi di halaman Kantor Gubernur Jawa Baratdan DPRD setempat, Jl Dipenogoro, kemarin. BEM yang turun ke jalan di antaranya, Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI), Universitas Pasundan (Unpas), Universitas Islam Bandung (Uniasba), dan Universitas Islam Negeri (UIN).Sulaeman, aktivis BEM STSI, mengatakan sistem pendidikan yang bernuansa kapitalis ini harus segera diubah karena tidak sedikit warga miskin yang semangat belajarnya tinggi.
"Mereka tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena sistem pendidikan kita belum menyentuh warga miskin," ujar Sulaeman, kemarin.Perlawanan juga muncul di Semarang, Jawa Tengah. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEM IKIP PGRI Semarang mendesak pemerintah untuk segera merevolusi di bidang pendidikan."Bagi kami, hasil UN Tahun Ajar 2009/2010 menjadi momentum puncak untuk menggulirkan isu revolusi pendidikan ini," kata Muhamammad Syarifudin pada aksi demo BEM IKIP PGRI yang dipusatkan di Bundaran Videotron Jl Pahlawan, Semarang.
Mereka mempertanyakan banyaknya lulusan peserta didik yang tidak memiliki kemandirian dan bahkan cenderung melahirkan generasi bingung. Pendidikan nasional menghasilkan banyak manusia-manusia yang bermoral rendah. Seperti koruptor, mafia peradilan, dan generasi bermasalah lainnya.
Rugikan daerah
Ratusan mahasiswa di Kupang, N.usa Tenggara Timur (NTT), Senin (3/5) menuntut pemerintah segera mencabut kebijakan UN, karena dinilai merugikan sekolah yang berada di daerah.Tuntutan itu merupakan satu dari 16 tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Nasional Ca-bang NTT dalam unjuk rasa di Kantor Gubernur NTT.
Mereka membawa berbagai bentuk poster dan spanduk untuk mendesak pemerintah memberikan pendidikan gratis kepada seluruh jenjang pendidikan mulai SD sampai SMA, dan pencabutan ujian nasional. "Berikan kuliah murah bagi seluruh rakyat," tutur Koordinator Lapangan Mahasiswa Adrianus Juma Deba.Gubernur Bengkulu Agusrin Maryono Najamudin melawan UN dengan mengirimkan surat ke Mendiknas karena dianggap tidak memihak pada kepentingan masyarakat.Terkait dengan perlawanan itu. Wakil Mendiknas Fasli Jalal menegaskan, pihaknya akan memberikan sanksi tegas bagi PTN maupun PTS yang menerima calon mahasiswa yang belum lulus UN. (Tim/N-2)eriez@mediaindonesia.com
Ke emapat

Mahasiswa IKIP PGRI Desak Pemberantasan Mafia Pendidikan
Posted by Redaksi on Desember 16, 2008 • Leave a Comment


Semarang ( Berita ) : Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IKIP PGRI Semarang, Jawa Tengah, Selasa [16/12], menggelar aksi unjukrasa menuntut pemberantasan mafia pendidikan.
Dalam aksi yang digelar di depan gedung DPRD Jateng itu, mahasiswa mengecam keberadaan mafia pendidikan yang menjerat leher rakyat kecil.
Koordinator aksi Arif Setyawan mengatakan keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Hukum Pendidikan (BHP) juga menambah pelik polemik dalam dunia pendidikan Indonesia.
Menurut dia, RUU tersebut disinyalir juga akan memicu munculnya kapitalisasi dan liberalisasi pendidikan. “Pelanggaran berat telah terjadi dalam dunia pendidikan yang menjadi pilar utama pembangunan bangsa,” katanya.Padahal, kata dia, sumber daya manusia yang bermutu merupakan kunci keberhasilan pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, mahasiswa IKIP PGRI ini menuntut pemberantasan mafia dunia pendidikan. Selain itu, mahasiswa juga menuntut agar anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD dimaksimalkan.
“Terutama bagi daerah yang belum mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU tentang sistem pendidikan nasional,” kata Arif.
Ia juga mengharapkan pemerintah mengkaji ulang RUU BHP yang dikhawatirkan dapat memicu munculnya kapitalisasi dunia pendidikan. Para mahasiswa tersebut kemudian ditemui anggota Komisi A DPRD Jateng, Soejatno Pedro. Kepada para mahasiswa tersebut, Soejatno berjanji akan menyampaikan tuntutan mereka kepada pihak eksekutif, sesuai kewenangannya. ( ant )

Ke 5
PENDIDIKAN
Pemerintah Dinilai Lepas Tangan

Darmaningtyas, Pengamat Pendidikan dari Majelis Luhur Perguruan Tamansiswa.
Selasa, 4 Mei 2010
JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah dinilai lepas tangan dalam memenuhi permintaan masyarakat menyediakan pendidikan yang murah dan bermutu. Pendidikan yang berkembang sekarang ini cenderung mengarah pada liberalisasi pendidikan.
Kecenderungan pemerintah ini harus dikritisi dan ditentang. Masyarakat harus berani menolak kebijakan pendidikan pemerintah yang sudah mengarah pada komersialisasi pendidikan. Kebijakan itu menyebabkan masyarakat menanggung biaya pendidikan yang makin mahal.
"Biaya pendidikan yang makin mahal menandakan pemerintah lepas tangan terhadap pembiayaan pendidikan. Kebijakan itu merupakan pengkhianatan terhadap amanat dalam konstitusi negara Republik Indonesia," kata pengamat pendidikan dari Majelis Luhur Perguruan Tamansiswa Darmaningtyas, saat dihubungi Suara Karya, di Jakarta, Senin (3/5).
Darmaningtyas menilai, berbagai kebijakan pendidikan tidak lagi mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan nasional untuk pencerdasan bangsa yang menjangkau semua warga negara Indonesia, seperti yang diamanatkan pendiri bangsa dalam UUD 1945.
"Pemerintah bisa dikatakan hanya omong kosong terhadap upaya menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif. Pasalnya, warga negara yang mampu mengecap bangku kuliah sejak 1998 tidak naik di kisaran 15-17 persen dari jumlah penduduk usia 19-24 tahun," katanya.
Ditambahkan, masyarakat Indonesia masih butuh banyak dukungan untuk bisa menuju pendidikan tinggi. "Persoalan pendidikan dasar saja masih butuh perhatian serius. Tetapi, kebijakan pendidikan sekarang justru semakin membuat akses masyarakat untuk menikmati pendidikan kian terbatas karena mahal," kata Darmaningtyas.
Hal senada dikemukakan Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Paulus Wiryono. Menurut Paulus, makin mahalnya pendidikan di Tanah Air karena pemerintah lebih mengedepankan citra. Berbagai upaya dilakukan agar Indonesia terpandang di mata internasional, kendati anggaran pemerintah sangat terbatas.
"Akibatnya, pendidikan diserahkan kepada "pasar" demi tercapai predikat internasional. Dampaknya, biaya pendidikan yang makin tak terjangkau bagi semua kalangan. Ini berbahaya, karena pendidikan berkelas internasional itu hanya bisa dinikmati mereka yang punya uang. Padahal, pemerintah memiliki tanggung jawab penuh terhadap pendidikan warganya," ucapnya.
Paulus menilai, pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap program dan capaian pendidikan bermutu bertaraf internasional yang digagas lima tahun belakangan ini. Apakah capaian itu sudah sesuai dengan kondisi penduduk sebagian besar Indonesia, bukan hanya mereka yang tinggal di kota-kota besar.
"Pencapaian citra internasional memang penting. Hal semacam itu harus didukung. Namun, penting juga menyediakan pendidikan bermutu dan terjangkau bagi kelas "bawah" agar bisa menikmati pendidikan tinggi. Karena, bukan rahasia lagi jika jumlah penduduk Indonesia yang mengecap pendidikan tinggi baru pada angka 18 persen," katanya.
Paulus mencontohkan, negara India dan Sri Langka yang mengalokasikan dana yang cukup besar untuk program beasiswa bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu agar mereka bisa keluar dari kemiskinan lewat pendidikan.
"Pendidikan gratis bagi anak-anak kurang mampu dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Memang, untuk bisa masuk sekolah atau perguruan tinggi negeri yang gratis harus melalui seleksi ketat. Tetapi, paling tidak mereka masih punya harapan untuk mendapatkan pendidikan murah," ujarnya.
Karena itu, Paulus Wiryono menyayangkan banyak sekolah negeri yang beralih status menjadi sekolah berstandar internasional (RBI) dan rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) dengan memungut biaya mahal seperti sekolah swasta.
"Di sekolah negeri, biaya pendidikan harus terjangkau. Jika pemerintah mengejar citra internasional, maka bisa kerja sama dengan swasta yang memang bisa memungut biaya mahal sesuai dengan citra internasional itu," kata Paulus, yang berharap pendidikan gratis SD-SMP tetap dilanjutkan karena hal itu sangat membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Komersialisasi pendidikan masih menjadi tema dari aksi demo yang digelar pelajar dan mahasiswa di hampir seluruh kota di Indonesia, kemarin. Di Gorontalo, misalnya, aksi demo yang digelar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggugat anggaran pendidikan sebesar 20 persen yang tidak memberi dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan di Tanah Air.
"Ini adalah realitas. Terkadang dunia pendidikan bukan dijadikan institusi intelektual, tapi malah melahirkan orang-orang yang patuh terhadap penguasa yang semena-mena terhadap masyarakat," kata Yandri Ajiji, Ketua PMII Kota Gorontalo dalam orasinya.
Di Surabaya, demo juga digelar Aliansi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), kemarin. Mereka mengecam pernyataan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh, yang dianggap telah membodohi masyarakatnya sendiri.
Menurut Koordinator aksi tersebut, Akib Mahfudin, pihaknya menolak komersialisasi dan liberisasi pendidikan karena dianggap semakin merugikan masyarakat.
"Kalau pemerintah beranggapan kebijakan itu bakal memajukan pendidikan, maka itu omong kosong. Kebijakan ini justru akan membuat masyarakat semakin terpuruk dan kesulitan mendapatkan pendidikan," ujarnya.
Massa kemudian mengajukan sejumlah tuntutan, diantaranya tentang tanggung jawab penuh pemerintah dalam dunia pendidikan, dan transparansi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN. Mereka mengingatkan bahwa semua warga negara yang kaya dan yang miskin seharusnya berhak mendapatkan pendidikan yang layak.
Di Semarang, sejumlah mahasiswa, yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IKIP PGRI Semarang, mendesak pemerintah segera melakukan revolusi bidang pendidikan. Langkah itu harus ditempuh guna menyelamatkan pendidikan dalam negeri karena dianggap gagal dalam upaya membangun generasi bangsa berkualitas dan berdaya saing.
Menurut Koordinator aksi BEM IKIP PGRI Muhammad Syarifudin, tujuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam UU No 20 Tahun 2003 adalah untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri, serta mencetak warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
Karena itu, lanjut Syarifuddin, sudah selayaknya pemerintah menjadikan produk hukum ini sebagai landasan dalam mengembangkan sistem pendidikan yang amanah terhadap undang-undang. Agar tujuan untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing dapat terwujud.
"Sayangnya, implementasi amanat undang-undang tersebut tidak dapat berjalan. Segala peraturan dan perundangan yang mengatur masalah pendidikan hanya bisa mengikat secara teoritis saja," kata Syarifudin. (Andira/Ant/Pudyo Saptono/Tri Wahyuni)

Ke 6
Mahasiwa tuntut penghentian UN

Semarang (Espos) Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KP) IKIP PGRI Semarang menggelar demonstrasi, menolak Ujian Nasional (UN) sebagai penentu kelulusan siswa.

Demonstrasi yang digelar di depan gerbang pintu masuk Gedung DPRD Jateng, Jl Pahlawan, Kota Semarang, Senin (3/5), diwarnai orasi dan happening art menggambarkan siswa korban UN. Puluhan pengunjuk rasa juga membawa spanduk dan poster, bertuliskan meminta dihentikan UN serta revolusi pendidikan di Indonesia.

Menurut Presiden BEM KM IKIP PGRI Semarang, Sigit Dwi Saputro, dengan dijadikan UN sebagai penentu kelulusan siswa berdampak sistemik dalam dunia pendidikan. ”Banyak lulusan peserta didik yang tak memiliki kemandirian, bahkan bingung tak tahu akan berbuat apa,” ujarnya.

Selain itu, sambungnya, output dari pendidikan banyak menghasilkan manusia yang memiliki moralitas yang rendah, misalnya koruptor, mafia peradilan, dan lainnya. Padahal UU No 20/2003 mengamanatkan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, dan kreatif mandiri. ”Untuk itu UN harus dihentikan dan dilakukan revolusi pendidikan di Indonesia,” tandas Sigit.

Namun keinginan pengunjuk rasa untuk masuk ke dalam Gedung DPRD menemui anggota Dewan gagal, karena diadang puluhan petugas polisi yang membuat pagar betis di depan gerbang masuk. Anggota Komisi E DPRD Jateng, AS Sukawijaya, yang menerima perwakilan pengunjuk rasa menyatakan, mendukung tuntutan dari mahasiswa. Menurutnya, UN sebagai syarat penentu kelulusan siswa harus dihentikan, karena banyak siswa yang tak lulus gara-gara hasil UN buruk. - Oleh : oto
Ke 7
Radar Semarang
[ Selasa, 04 Mei 2010 ]
Mahasiswa Demo Tolak UN
SEMARANG-Puluhan mahasiswa IKP PGRI Semarang Semarang, Senin (3/5) kemarin, berunjuk rasa. Demo di depan pintu gerbang kantor gubernur Jateng di Jalan Pahlawan itu, menolak pelaksanaan ujian nasional (UN) sebagai penentu kelulusan sekolah.

Di sela-sela orasi, sejumlah mahasiswa yang menjadi wakil mereka beraudiensi dengan Komisi E DPRD Jateng. Mereka diterima oleh Ketua Komisi E, Yoyok Sukawi, bersama sejumlah anggota komisi.

Sesaat sebelumnya, di halaman kantor gubernur, digelar upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Inspektur upacara peringatan adalah Gubernur ibit Waluyo. Dalam kesempatan itu, Bibit Waluyo mendukung pelaksanaan UN.

Koordinator BEM IKIP PGRI Semarang M Syarifudin mengatakan, tak seharusnya ujian nasional jadi penentu kelulusan siswa. Ujian nasional seharusnya hanya jadi standar pendidikan dan bukan penentu kelulusan. "Dampak psikologis UN bagi para siswa sangat besar. Tidak sedikit para siswa tertekan dan stres menjelang UN."

Sementara itu, dalam audiensinya dengan komisi E, disepakati antara DPRD Jateng dan mahasiswa akan saling bersinergi mendukung upaya perbaikan kualitas pendidikan.

DPRD Jateng juga berkomitmen untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pendidikan di Jateng, utamanya kepada sekolah berlabel SBI (Sekolah Berstandar Internasional) dan RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional). Sebab dua jenis sekolah itu dalam implementasinya justru meresahkan orang tua siswa. "Komisi E akan terus memperhatikan serta mengawasi soal bidang pendidikan ini," janji Yoyok.

Terpisah, Gubernur Bibit Waluyo usai memimpin upacara Hari Pendidikan Nasional mengatakan, UN harus tetap dipertahankan agar kualitas pendidikan di Indonesia semakin maju dan baik. "UN itu program yang telah disusun pemerintah untuk memperbaiki kompetensi dan kualitas siswa."

Mantan Pangdam IV Diponegoro itu justru mempertanyakan alasan sebagian kalangan yang menolak program UN. (dit/isk)
Ke 8
AHASISWA PGRI DESAK PERUBAHAN SISTEM PENDIDIKAN

Monday, 03 May 2010 20:23




Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang mendesak perubahan sistem pendidikan negara ini.
Semarang, 3/5 (Antara/FINROLL News) - Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang mendesak perubahan sistem pendidikan negara ini.

Koordinator BEM IKIP PGRI Semarang, Muhammad Syarifudin, saat beraudiensi dengan Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah, di Semarang, Senin, mengatakan keluaran sistem pendidikan negara ini banyak menghasilkan manusia-manusia yang memiliki moralitas yang rendah.

"Sistem pendidikan kita justru menghasilkan koruptor, kriminalitas, mafia peradilan, dan sebagainya," katanya.

Implementasi sistem pendidikan, kata dia, perlu dirombak besar-besaran agar jangan sampai transfer nilai yang terjadi justru terabaikan.

Selain tidak mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualias, lanjut dia, sistem pendidikan Indonesia juga tidak mampu menggali sumber daya alam negara ini yang luar biasa.

Ia menuturkan sistem pendidikan Indonesia juga masih membelenggu potensi pengembangan para peserta didik.

"Sistem pendidikan kita justru dibubuhi pendidikan yang sifatnya tidak kontekstual dengan realitas yang ada," katanya.

Melihat realitas yang terjadi tersebut, kata dia, mahasiswa menuntut diwujudkannya sistem pendidikan yang murah dan berkualitas, menghasilkan peserta didik yang berkarakter membangun, serta mengoptimalkan anggaran pendidikan minimal 20 persen.

Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah Dwi Yasmanto mendukung sikap yang disampaikan para mahasiswa ini.

Legislatif, kata dia, siap mendukung tuntutan para mahasiswa demi perbaikan sistem pendidikan Indonesia.


Ke 9







SEMARANG, 3/5 - HENTIKAN UJIAN NASIONAL. Sejumlah pengunjuk rasa dari BEM IKIP PGRI Semarang melakukan aksi teatrikal tentang nasib siswa yang tidak lulus ujian nasional (UN), saat berunjuk rasa menuntut penghentian UN sebagai penentu kelulusan siswa, di Semarang, Jateng, Senin (3/5). Mereka menilai penerapan UN akan berdampak sistemik pada dunia pendidikan dan meminta dilakukannya optimalisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). FOTO ANTARA/R. Rekotomo/Koz/mes/10.
Ke 10

Gubernur Tetap Dukung UN
Author: Harian Semarang | at : 15:52 | |

Peringatan Hardiknas Diwarnai Demo

GUBERNUR Jawa Tengah Bibit Waluyo menegaskan, Ujian Nasional (UN) harus tetap dipertahankan sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan.

“Ujian nasional itu program yang disusun pemerintah untuk memperbaiki kompetensi dan kualitas siswa,” jelasnya usai upacara Peringatan Hardiknas, di halaman kantor Gubernur Jateng, kemarin.

Bibit menjelaskan, UN dari tingkat SD hingga SMA itu sangat bermanfaat dalam fungsi pendidikan. Karena menjadi bahan evaluasi bagi pihak sekolah dan murid peserta didik. “Dengan UN, para guru dan murid dapat bersinergi untuk terus maju,” jelasnya.

Gubernur justru mempertanyakan alasan sebagian kalangan yang menolak program UN. Menurutnya, justru semua pihak harus bersinergi untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Jawa Tengah.

“Saya minta agar tidak lagi mengontroversikan UN. Pelaksanaan UN tahun ini penuh dengan kontroversi, mulai dari tingkat kejujuran para siswa dan guru, hingga pada meningkatnya hasil kelulusan,” jelasnya.
Usai peringatan Hardiknas, sejumlah mahasiswa IKIP PGRI Semarang melakukan aksi unjuk rasa menolak pelaksanaan UN sebagai penentu kelulusan.

Dalam orasinya, para mahasiswa berharap UN hanya dijadikan sebagai standar pendidikan dan bukan penentu kelulusan. Koordinator BEM IKIP PGRI Semarang, M Syarifudin mengatakan, pelaksanaan UN memberikan dampak psikologis terhadap siswa didik. “Banyak siswa yang tertekan dan stres akibat UN. Jadi perlu ada tinjauan ulang,” jelasnya.

Selain menuntut untuk dihentikannya UN sebagai penentu kelulusan, para mahasiswa itu juga menuntut pengoptimalan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), optimalkan realisasi anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD, wujudkan pendidikan yang murah dan berkualitas, menciptakan pendidikan nasional yang bermoral, berbudaya, dan berkepribadian, serta mewujudkan aturan mengenai upah minimum penghasilan guru.

Aksi diawali dengan longmarch dari halaman Masjid Baiturahman menuju Jalan Pahlawan depan air mancur kemudian menuju kantor gubernuran. Para mahasiswa juga membawa berbagai poster yang bertuliskan kecaman mengenai patokan nilai UN sebagai patokan kelulusan, serta tuntutan untuk perbaikan sistim pendidikan di Indonesia. Aksi berlangsung secara tertib dengan pengawalan ketat puluhan petugas kepolisian. Selesai berorasi, sejumlah perwakilan mahasiswa akhirnya menemui anggota Komisi E DPRD Jateng dan diterima langsung oleh Ketua Komisi E Yoyok Sukawi beserta jajarannya.

Dalam audiensi tersebut, disepakati bahwa antara DPRD Jateng dan mahasiswa akan saling bersinergi mendukung upaya perbaikan kualitas pendidikan di Jateng.

Di samping itu, DPRD Jateng juga akan melakukan pengawasan pelaksanaan pendidikan di Jateng, terutama dengan adanya sekolah berlabel SBI dan RSBI yang dalam implementasinya dinilai meresahkan orangtua siswa. (budi/puji - harian semarang)

Ke 11
Articles, quotes, twits, and discussion about UN. Monitored and updated continually every hour.
UN Switch to English news
View UN in:
Topic Monitor Timeline Quotes Pro-contra Trends Relation Graph Map
12 days ago
3 quotes
Mahasiswa Demo Tolak UN
Full story: www.jawapos.co.id
SEMARANG-Puluhan mahasiswa IKP PGRI Semarang Semarang, Senin (3/5) kemarin, berunjuk rasa. Demo di depan pintu gerbang kantor gubernur Jateng di Jalan Pahlawan itu, menolak pelaksanaan ujian nasional (UN) sebagai penentu kelulusan sekolah.

Di sela-sela orasi, sejumlah mahasiswa yang menjadi wakil mereka beraudiensi dengan Komisi E DPRD Jateng. Mereka diterima oleh Ketua Komisi E, Yoyok Sukawi, be ...

Sabtu, 15 Mei 2010

pelantikan LAPMI HMI Cabang Semarang

Aku merasa berdosa karena dari awal yang memberi kepastian di kampus IKIP bisa untuk melakukan bedah film dan pelantikan LAPMI. hal ini dikarenakan tugas amanah yang besar sebagai presma pagi hari harus mendatangi kegiatan UKM Musik yang di pimpin mas yogo. oarangnya yang murah sapa, senyum dan gaul.
ketika kegiatan pembukaan mulai berlangsung SMS mulai menyerang secara bertubi-tubi. pertama dari mbk fani, GIT sekarang u dimana? ucap dia aku balas mbk, aku baru ada kegiatan di UKM Musik. dijawab lagi : satpam minta surat untuk di ruang seminar? akau balas bilang saja surat nyusul atau u buat dulu di BEM Stampel ada di loker paling bawah.
tiba-tiba datang lagi SMS dari mbk UMI Pidatonya 5 menit saja, aku pinjamkan wareless. wah teman teman mulai bercanda emang siapa gue dalam benak pikiranku. akhirnya sambutan pak rektor usai hatiku plong karena dah pada nunggu, alai adiknya mas thohir aku ajak segera turun.
tiba dibawah aku nemui bapak satpam untuk klarifikasi tempat, kerena mau dipakai anak Gisma seminar gak bisa dipakai HMI dikatakan di GU 302. aku langsung cabut keatas. eh ternyata budaya telat masih menghantui himpunan ini ratwo yang dilantik belum datang.
kegiatan berlangsung tertip dan sesuai rencana tapi masih ada kendala untuk MCnya yang kurang persiapan, ada mars hijau daunlah. pak bambang suratmkolah membuat forum cair dan mencair.
bedah filim tiba waktunya ada ilmu yang aku dapatkan dari pak darmanto bahwa kita harus sungguh-sungguh dan telaten dalam berjuang pasti akan sukses. dengan di ceritakanya mantan ketua komsatnya dulu yang suka corong (OT) jadi anggota dewan, dan teman-temannya yang nulis berjuang sampi beratus-ratus kali baru dimuat. HMI harus bisa membumikan dengan bahasa rakyat biar bisa diterima khlayak uajr pak darmanto (Sigit Dwi Saputro)

Kajian HMI Global Warming

Misi HMI : lingkungan menjadi hal yang urgen dengan membentuk komisi lingkungan
Ada 4 sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, ESDM data 65 % penyuplai kertas di dunia. Sikap HMI kedepan bagaimana mengedepankan 4 sektor, berbicara hutan berbicara kebijakan dari pemerintah. Hari ini hutan menjadi
Indonesia mampu meproduksi kayu 17 ribu meter kubik. Australi tidak memiliki kekayaan kayu seperti kita, hutan mudah terbakar dan monoton jenis kayunya. Hutan kita bisa menopang keteduhan dan sumber kesehatan. Program bagaiman bisa menyadarkan pada diri sendiri.
Kita tidak akan bisa akses kemana jika tidak memiliki lingkungan yang kondusif, selain itu sikap PB adalah melakukan dialog dengan dewan terkait pada sikap peraturan, sidoarjo itu bisa melaetus karena tidak bisa menahan gas.
Dari sektor kelautan. Laut kita diapit pulau-pulau kecil. Berap ton ikan yang dihasilkan laut kita bahkan 4 kali lipat dari APBN. Tapi kondisi masyarakat kita adalah miskin, singapur ada kota kecil iakn tangkapan indonesia nanti dikalengin made in singapure
Pertanian jika berjalan dari sabang sampai merauke semua terhampar luas pertanian.
Energi, sekarang ada gas, energi yang diburu adalah tanah jawa. Dari semua ini kita mau kemana?
Gunadi : berawal dari 98 yaitu penanganan hutan biar tidak lestari, 3 hutan dekat rumah hampir habis, reboisasi, sulit jika harus menghijaukan alam ini karena sudah sangat sistemik. Salah satunya adalah hukum adat. Konsep yang matang, terkait pemerintah
Fatimah : berbicara global warming yang menimpa orang yang ada di indonesia. Akibata dari kita sendiri. Agama ramah lingkungan.
Firman wahono : sepakat kalo penggalakan liar sejak tahun 98 banyak daerah melampiaskan dengan penebangan liar. Fenomena sekarang ketika hutan sudah gundul hutan menjadi pertanian. Kemudian disisi lain penghasil beras dilihat dari penduduknya jika lingkungan tidak memungkinkan banyak kekota dengan adanya hal itu banyak pengalian fungsi lagi untuk industrialisasi. Biar pemeriantah bisa memfasilitasi untuk menyeimbangkan dan pemerintah dapat mengatur kembali.
Jawaban ada 2 sikap bagai man kita bisa mengawal dengan kebicakan pemerintah, bagaimana kita bisa berkecimpung dengan kebijakan yang akan ditelurkan.
Sikap kita untuk menyosialisasikan. Orang paling tidak hidupnya sejahtera dan lingkunganya terjaga.
Temen-temen harus punya ruang lingkup kongkrit dengan pendampingan atau program pemerintah.
Bagaimana kita bisa mencerdaskan kampung anak desa. (pustaka).
Ulva Fauziah : bahwasanya global warming menjadi masalah besar, video illegalloging. Kayu kita diblora jati hampir habis, bagaimana pohon ditebangi, dikemas di ekspor mengapa bisa terjadi karena oknum pemerintah sendiri. Mereka ingin mendapat hasil sendiri tanpa memikirkan dampaknya. Solusinya bangsa indonesia punya SDA kita sadar gak dengan hal itu bagai man bisa merawat dan menjaga dan tidak diambil orang lain. Dimulai dari hal kecil dengan membuang sampah, minyak wangi.
Munir Mifatah : berkenaan dengan global warming, kemudian dari beberapa pihak mengambil solusi penanaman pohon, saya kira penanaman pohon jangkapanjang. Jangka pendek dan menengah mengolah gas karbon untuk jadi kemudian juga digalakan sebagai gas alternatif untuk memperlambat dari gas-gas co. Dan juga energi alternatif untuk penyokong global warming. Apakh negara itu sudah kongkrit.
Karni : kebijakan pemerintah, penebangan hutan secara berlebihan sebenarnya dulu manusia bersahabata dengan hutan. Latar belakang masih banyaknya kemiskinan , pendidikan dan demokrasi dengan kelas-kelas tertentu. Hutan habis karena lemahnya huku, dan pemulihan akan keinginan kebutuhan dari diri sendiri. Apakah hanya mendapat penghargaan saja melihat penderitaan. Ini semua berkaitan dengan sistem masalahnya apa? Penyebabnya apa? Dan solusi lebih maju.
Kita ini bukanlah perubah : cuman kita adalah pelaku perubahan
Harus mengeluarkan pernyataan pendapat dengan menginformasikan menurut pandangan ilmunya salah,
Gunadi : permaslahan ekonomi, rakyat kita jadi kuli. Masyarakat keluar negri,
Hari ini jangan canggung dan bingung engkau aku tugaskan untuk menyembahku jangan pikirkan apa yang aku berikan yang penting ibadah. Sebagai manusia yang sadar kita harus melakukan. Bukan hanya solat, orang yang membuang satu duri saja mendapat pahala. Kita berguru dengan alam dan menjadi guru alam. Dan alquran bercerita lingkungan lebih dari 97 kali bagaimana kita menyatu dengan alam. Jangan melakukan hal-hal yang mubadzir. (By Sigit Dwi Saputro)

Menggagas pendidikan alternatif

Pemaparan bapak samsyul maarif

Dari dari paradigma pendidikan kita sudah salah,dii Indonesia apapun itu bisa hidup di indonesia . karena orang indonesia unik, kontruksi baru pendidikan yang humanis, kultural dan religius.
Masyarakat indonesia masyarakat yang beragama dan berbudaya. Hanya sebagai KTP tidak bisa melakukan trasformasi nilai. Kita da pergerseran yang sangat luar biasa seperti budaya ketimuran tawaduk mengormati sesama. Dibarat tidak bisa membuat rumah karena tidak da yang membantu . demokrasi kita menuju pad demokrasi barat. Untuk menuju masyarakat madani harus berdasar demokrasi. Bukan demokrasi liberal yang menuju pada individualistik. Fonding father menginginkan adanya lokal wisdom.
Budaya liberalisme perlu kita waspadai karena kita banyak dari jebolan UGM mereka mampu melakukan trobosan trobosan. Kita kurang meiliki daya saing lebih menjadi masyarakat yang konsutif dan matrealistik. Kita sekarang mengalami infrasutruktur dilihat pada kondisi fisik: proses Un di gubug reog dan tejadi dikotomis antar negri dan swasta.
Sprasuktur (idea) suatu konsep abstrcak kalo orang tidak punya ide apa yang akan kita jual. Tapi sayangnya ide kita kadaluarsa masih bersifat konservatif (sluman, slumun slamet) kta harus cerdas melihat fonomena terjadi. Masih tradisionalis tidak bisa berfikir bebas.
Positifistik tidak ada tranfer nilai, face and intersst. Pendidikan mau apa tergantung pada ideologi.Pe ndidikan kita tidak bisa maju karena positivistik. Mau belajar Hig kelas harus pake uang, anak-nak mau belajar harus pake uang, atas nama perputakaan bayar, sepatu bayar lebih baik ortu pada mengundurkan diri. RSBI materinya penjejalan saja. Tidak melakukan interktif dan komunikatif dengan peserta didik. Guru kuta tida siap. Nalar guru kita adalah orang yang tidak siap, perubahan KBK dan KTSP belum apa sadar. Minim anggaran, teati non sektor pendidikan luar biasa. Negara tangga guru ekselen ada program prioritas karena perubahan masyarakat diawalai dari guru jepang bertanya berapa banyak guru kita karena apa yang dilakukan guru kita adalah manusia. Merubah kultur yang malas menjadi kreatif dan inovatif. Pos kritik masyarakat relativistas. Kahsan ahanafi mengahadi barat dengan nalar barat. Epistimologi pake wahyu, orang yang mencari kebenaran harus menyusahkan diri. Dengan adanya kontruktivisme itu jika dibiarkan akan sangat berbahaya terhadap banga ini.
Problematika pendidikan
Pertama pada Ideologi pasar bebasas, tidak menggali potensi tapi mengotak-ngotakkan pendidikan itu harus bebas, janghan sampai menyumbat potensi anak. Kembalikan anak pada alam. Rekontruksi gurunya tidak jelas endinnya kapitalis dan dehunanisasi, maka ide-ide kritis masa rasa itu muncul matinya pendikan dalam rangka mengembalikan arti pendidikan.
Ada pendidikan alternatif adalah adalah perlawanan. Gurunya tidak dibayar mau, anaknya pinter, dari yang mencela menjadi takdzim, ada perubahan karakter behavior yang luar biasa (Madrasah). Menyapa kapada orang tua. Siapa yang cinta kepada indikatornya baca alqur’n . pendidika melanggengkan sistem kekuaasaan, UN. Ujian kedua merupakan belum siap. Evaluasi yang konmprehensif tidak bia di klam dengan bebarapa materi pelajaran, standarnya juga tidak jelas. Dan yang paling parah anak didik kita hanya mengedepankan nilai yang kosong oriantasi tidak memiliki idiologi, kritis dan dan paling tidak indonesia sudah mengalami dis harmoni, jangan sampai mengeksploitasi alam.
Sekolah kita pada kategori kapitalis dan non kapitalis, kalo ingin kaya jangan lewat pendidikan tapi bagai man usaha mengkomersialisasikan pendidikann moto kita mahal berkualiatas. Kurikulum industrialisasi. Dalam Ronggo warsito joyo boyo Orang-orang kita itu hatinya sudah bersatu dengan alam. Proseses penyadaran itu penting dan civil society dengan indikator mandiri. Penelitian posivistik tidak akan bisa maju. Kita masih memandang manusi pada objek tidak subjek yang bisa membangun mandiri dan krativitas.
Ada nalar kritis yang segera kita perlu donhgkrak.
Pragmatis, kta kalo bisa meramu kita harus menjadi insan alkamil, jalur metodologinya dogi adalah doa. Tapi delalah ora pinter, hanya ngepel masjid banyak yang menjadi pejabat. Waspada semua itu adalah teori belajar apa bedanya 50rb dengan mbah min. Skarang bisa menjadi berkembang karena mahasiswa punya managemen. Kalo pingin sukses tapi jangan bertumpu pada positivistik semua kembalikan pada tuhan.
Takdir ala biqdr takdir berdasarkan standar. Harus bisa memahami wahyu dengan realitas.Kita itu sebenarnya bebas dalam memilih tapi jangan sampai ngawur tanpa arah. Jika kepengin lihat tuhat lihatlah saya (nabi) memberi kebebasan tapi da percontohan atau Refrensi
Pendidka sebagai alat perlawanan. Kiata tidak boleh terhegomoni apapun dalam dunia pendidik an karena membebaskan .
Kalo bisa guru itu harus bisa menyeimbangkan pada tuhan manusia dan alam.
Aktif lerning oarang barat memang ada penelitian yang terus menerus, teori itu terus dilanjutkan dan ulamak kita itu sebenarnya spesialisasi yang namanya atik menjadi referensi memang ibsnusia sangat menguasai betul, kalo barat menguasai ilmu berhanti dengan ilmu. Islam ada keterpaduan, teori untuk ibadah.

Dinamika forum
Nama syaiful Bhs inggris : Kiat tidak bisa lepas dari matrealisme, pendidikan yang berorientasi pada pengabdian. Manusia dituntuntut mememnuhi kebutuhan, lambat laun berorientasi pada matrealisme. Didesa agak berkurang karena globalisasi. Bagaimana pemerintah atau usaha kita untuk sekolah madrasah tetep pada orientasi pada pengabdian dan langkah-langkah.
Kholis dari jurusan Bahasa Inggris : Sekolah yang berpau kapitalis dan non kapitalis sekolah kapitslis menjadi faforit. Bagai man bisa menjadi favorit, bagaiman sekolah bisa maju dan bisa menjadi faforit, sekolah liberal sanga merusak taukhid kitab di injak tidak ada di protes. Demokrasi islam
Ulva jurusan bahasa Inggris : Pendidikan ijasah dengan orioentasi uang, gagsan cemerlang masih sedikit. Pendidikan berbasis multi intelegent, kita bingung bagaimana sikap kita tetap memiliki idealis. Belajar itu harus bisa memahami manusia karena manusia itu unik, indonesia soka marah karena mungkin idiologi pengajaran salah.
Jawaban
Indonesia sudah tulus ada tidaknya sertifikasi pendidikan tetap jalan, pemerintah dan regulasinya. Guru kita di kritik portofolio sekarang sudah ada anggaran, sekarang sudah ada empowering. Ada upaya untuk ememrdekakan dalam prespektif proposional dan harus berkualitas. Kualitas menjadi trend.
Sesadaran ini berawal dari kesederhanaan, tidak harus anak didik tidak mau belajar tidak ada orang. Mencari titik temu aliraan madzhab, wasyawiru bil amr. Nabi muhammmad dengan kelembutan maknai di maknai negara maknai. Kultur muhammad dengan orang yahudi islam mampu merespon dan mengabdosi, untuk bisa melihat kebenaran itu memang berat.
Pesantren yang melakukan modernisasi itu pincang. Tapi jika integritas itu yang sempurna. Banyak orang yang ingin melanggengkankan pada tradisis dan melakukan perubahan.
Hermes nabi idris, bagai mana dia memiliki sisi kenabian untuk mengabdi tuhan. Ada yang menerima mentah dan mendalam. Bagaiman nabi muhammad ingin membahasakan tuhan juga harus melihat bahsa manusia.
Ilmu pengetahuan di pegang ulamak itu ada keseimbangan.
Learning experient itu penting biar tidak menjadi pemburu indutrialisasi.
Sosial engginering (rekayasa sosial).
Anak meras asyik dengan alam. Kirikulum kita jauh dengan realita, apalagi sikap dan perilaku. Harusnya ada transformasi, bimbingan ada modeling. Agama bisa menjadi trcansformasi pencerdasan. Kita harus berfikir moderat dalam berfikir. Peka buadaya kita dengarkan, kta hayati dan kita amalkan,

Wasiat budaya baca, mendengar, santun. Membaca ilmu itu akan berending pada kesejahteraan. Ilmu sangat memberikan pencerahan,
Anda itu ada karena eksistensi berunagan

Menguak Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Global Warming

Global Warming yang sejauh ini telah memberikan dampak signifikan terhadap bencana ekologis dunia, secara fundamental disebabkan oleh ideologi kapitalis-sekuleris yang saat ini mendasari kebijakan nasional dan internasional. Ideologi kapitalis-sekularis Menganggap permasalahan ekonomi adalah kurangnya produk barang dan jasa relatif terhadap kebutuhan manusia, sehingga solusinya adalah dengan meningkatkan produksi semaksimal mungkin. Untuk meningkatkan aktivitas produks, setiap individu diberi kebebasan dalam beraktivitas ekonomi, membebaskan setiap individu untuk memiliki apa saja, dan negara tidak perlu campur tangan dalam aktivitas ekonomi, melainkan cukup melahirkan regulasi saja. Berdasarkan konsep tersebut, adalah hal yang wajar ketika kemunculan ideologi ini dibarengi dengan revolusi industri. Yang pada akhirnya mendorong emisi CO2 secara tak terkendali sehingga terjadilah global warming. (Fisikawan UGM dan Aktivis Hizbut Tahrir).

Sebagai mahasiswa tentunya kita akan selalau mengedepankan jiwa intelektual kita setiap kali melakukan tindakan apapun. Terkait mengenai global warming kita tidak akan menafikan atas hal tersebut sebagai kondisi realitas bangsa Indonesia waktu-waktu 1 dekade ini kita dapat merasakan dampak yang sangat tersasa.
Global warming adalah korban peradaban modern. Kehidupan modern yang sarat akan penggunaan teknologi, menyerap pemanfaatan bahan-bahan alami untuk meghasilkan berbagai produk dan menuntut besarnya penggunaan bahan bakar untuk menunjang aktivitas produksi tersebut. Ketika pemanfaatan bahan-bahan alami dan penggunaan bahan bakar yang juga bersumber dari alam ini kemudian dieksploitasi secara tak terkendali serta mengabaikan proses pembaruannya, maka akan menyebabkan krisis ekologis dan energi. Terbukti kontributor terbesar global warming adalah negara-negara modern, yaitu negara-negara yang menguasai teknologi dan industri diantaranya Amerika (36,1%), Rusia (17,4%), Jepang (8,%), Jerman (7,4%), Inggris (4,2%), Kanada (3,3%), Italia (3,1%), Polandia (3%), Prancis (2,7%), dan Australia (2,1%).
Amerika dan Eropa dengan populasi penduduk 21,4% dunia, menghabiskan 59,1% bahan bakar dunia. Ironisnya, Indonesia sebagai salah satu negara penghasil bahan energi dan produksi terbesar, tidak pernah menikmati kekayaannya, justru menanggung dampaknya.
Pemerintah kita menagnggapi global warming yang dipimpin oleh SBY dalam pertemuan G-20 di Pittsburgh beberapa waktu lalu menyatakan akan menurunkan emisi Indonesia sebesar 26 persen menjadi 41 persen pada tahun 2020 dengan dukungan internasional. Menurutnya, upaya penurunan emisi dapat dilakukan dengan cara melindungi hutan alam yang masih tersisa serta merestorasi lahan gambut yang masih ada. Saat ini, hutan alam yang masih tersisa di Indonesia sekitar 70 juta hektar. Adapun untuk lahan gambutnya, tercatat masih ada sekitar 2,7 juta hektar.
Adapun langkas strategis untuk menaggulangi global warming pemerintah membrigdown dalam beberapa lembaga pemerintahan seperti BMKG dan deputi bidang SDA dan lingkungan hidup seperti termaktub dibawah ini :
1. Berperan aktif di tingkat internasional dimaksudkan bahwa BMKG sebagai wakil Pemerintah Republik Indonesia wajib membawa nama Bangsa dan Negara di kancah internasional dalam bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dangeofisika.(Visi BMKG)
2. Dalam menghadapi pemanasan global, Indonesia bertekad untuk memberikan kontribusi positif dengan melakukan voluntary actions, walaupun Indonesia tidak termasuk dalam negara yang wajib menurunkan emisi gas rumah kaca.
3. Dengan mengambil kebikjakan.
No Jangka panjang Jangka Menengah
1 Membangkitkan wawasan dan
budaya bahari Meningkatkan industri kelautan
yang meliputi perhubungan laut,
2 Meningkatkan dan menguatkan
peranan SDM di bidang kelautan Menetapkan wilayah NKRI, asesaset
dan hal industri maritim, perikanan,
wisata bahari, energi dan mineral
dikembangkan secara sinergi,
aset hal-hal terkait di dalamnya
optimal berkelanjutan
3 Melakukan upaya pengamanan
wilayah kedaulatan yuridiksi dan
aset NKRI
dan Peningkatan pemanfaatan energi
terbarukan, khususnya bioenergi,
panas bumi, tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya untuk
kelistrikan

4 Mengembangkan industri kelautan
secara sinergi, optimal dan
berkelanutan Pelaksanaan pembangunan Meningkatkan kesejahteraan
sebagai gerakan yang
didukung oleh semua sektor
5 Mengurangi dampak bencana kelautan pesisir dan pencemaran laut Perencanaan tata ruang wilayah
keluarga miskin di kawasan pesisir
pesisir dan laut

Hal ini tidak bisa kita rasionalkan bahwa pemerintah kita mendapatkan kurang lebih 5 penghargaan yang salah satunya adalah Avatar Home Tree yang diberikan oleh Cameron deforestasi pada masa kepemimpinannya— merujuk data Walhi—angkanya luar biasa besar. Sepanjang 2006-2007, deforestasi mencapai 2,07 juta hektar. Jika di setiap hektar hutan alam hidup sekitar 2.500 pohon dengan diameter beragam, maka ada 5,17 miliar pohon yang musnah. Angka pemerintah sekalipun, deforestasi tahun lalu mencapai 1,07 juta hektar. Artinya ada 2,6 miliar pohon musnah.
Padahal, sepanjang lima tahun terakhir kepemimpinan SBY, lebih dari 10 miliar pohon hutan alam musnah. Sungguh, SBY tak layak mendapat penghargaan ini
Proyek industri pangan berorientasi ekspor ini akan dilakukan pada 1,6 juta ha kawasan dataran rendah, hutan, dan rawa. Kabarnya proyek ini membutuhkan 6,4 juta tenaga kerja, yang sebagian besar akan didatangkan dari luar pulau. Padahal, populasi rakyat Papua saat ini hanya 4,6 juta jiwa, kurang dari separuhnya adalah penduduk asli yang 70 persennya tinggal di kawasan terpencil.
Tidak hanya itu. Presiden SBY justru memimpin perusakan hutan yang tersisa lewat kebijakan-kebijakan kehutanan dan pertambangan yang mengancam keselamatan hutan dan rakyat. Setidaknya, ada dua yang patut dicatat.
Pertama, awal 2008 keluar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan di Luar Kegiatan Kehutanan. PP ini mengobral hutan lindung tersisa, salah satunya bisa dialihfungsikan menjadi kawasan tambang. Sewanya lebih murah dari pisang goreng, hanya Rp 150-Rp 300 per meter per tahun. PP ini memicu keluarnya izin tambang yang jumlahnya gila-gilaan. Di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sedikitnya 247 perizinan tambang batu bara dikeluarkan bupati sepanjang tahun 2008 dan 2009.
Kedua, PP No 24/2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan dan PP No 10/2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Keduanya dipastikan akan mendorong alih fungsi hutan besar-besaran. Di Kalimantan Selatan saja, ada 97 perusahaan tambang batu bara yang kawasan pengerukannya masuk kawasan hutan. Oleh karenanya, mari menganggap Award ini sebuah lelucon, cara Cameron mengolok kita. Ia sebenarnya ingin menyampaikan pesan, mengingatkan pengurus negeri ini agar berhenti memperlakukan hutannya dengan cara biadab.

Jumat, 14 Mei 2010

PKl di BasuDewo terancam

Hari ini merupakan hari yang sangat berkesan dalam hidupku karena sekali lagi aku dipertemukan dengan masyarakat yang tertindas karena kebijakan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat melihat semangat dan perjuangan yang gigih jika dibandingkan aku belum ada seberapanya.
Diforum tersebut aku perwakilan BEM IKIP PGRI Semarangdan HMI barsama budi waluyo adik leteng biologi. Tentunya forum tersebut aku tidak mau tinggal diam melihat dialektika yang berkembang. Aku meminta sebelum ada langkah yang lebih massif harus ada persamaan presepsi atas perjuangan bersama. Kemudian menggali data siap yang yang bertanggung jawab atas penggusuran tersebut apakah dari pemerintah kota ataupun pemerintah provinsi. Jangan sampai audiensi kita salah sasaran.
Pergulatan terus berjalan akhirnya diputuskan untu dibagi penggalian informasi dari pihak PKL dan aktivis, nama-nama PKl aku tidak sempat menulis untuk aktivis terbagi atas, LBH Semarang (Mas Andi), Patiro (John, dan Eryanto), HMI (sigit), BEM IKIP (Budi waluyo), GMNI, (angga 085740501118) dan satrio aktivis PKL Kelud.
Kegiatan evaluasi dan strategi berakir dengan keputusan pertama ada sebuah langkah preventif sebelum penggusuran yaitu dengan menjaga Stand dan menjaga pengawasan dan kedua jika terjadi penggusuran yaitu bersatu padu untuk menemui satpol PP dan membentuk blokade wilayah selatan dan utara.

Aksi Hardiknas 2010

Dalam momentum hari pendidikan nasional kami Dari BEM KM IKIP PGRI Semarang tidak mau ketinggalan untuk bersikap terhadap mandulnya pendidikan yang ada di Indonesia, hal ini disebabkan pemerintah tidak mampu membrigdown secara kongkrit terhadap tujuan pendidikan yang ada di sisdiknas.
Kita melihat pemerintah belum secara tegas meletakkan pendidikan sebagai landasan kemajuan bangsa. pertama dilihat dari sistem pendidikan yang berjalan yang hanya menonjolkan pada sisi kognitif saja. terlihat ketika UN dijadikan salah satu faktor penentu kelululsan peserta didik. pada dasarnya evaluasi pembelajaran kita sepekat tapi jangan sampai evaluasi tersebut dijadikan penentu kelulusan hal akan berdampak secara sistemik terhadap pendidikan. dari pendidik sendiri tentunya akan memprioritaskan dari mata pelajaran yang digunakan untuk UN saja sehingga pelajaran yang non UN terkesampingkan. hal ini tidak sinergis dengan filsafat pendidikan itu sendiri yang secara hakekatnya pendidikan akan mampu menggali kemampuan yang dimiliki peserta didik selain itu pendidikan harus bisa menjadikan orang yang mandiri.
Berikutnya pendidikan kita tidak mampu mengelola sumber daya alam yang luar biasa dimiliki negri yang memiliki simbul gemah ripah loh jinawi tongkat ditancapkan mampu tumbuh, laut yang maha luas. pertanian yang maha dahsyat, gunung dengan sumber kekayaan yang melimpah ruah. tapi hal ini sangat ironis dengan melihat realita yang ada, masyarakat masih miskin, kelaparan, banyak yang menjadi buruh dinegri sendiri. dan yang menjadi saya sangat sedih ketika masih mendengar pemerintah mengambil kebijakan untuk impor beras, brambang dan lain-lain terkait pertanian.
selain itu pendiiakan kita tidak mampu menghargai pendidik dengan upah yang belum layak (SWSTA dab GTT) hal ini kita telusuri mengapa sekolah-seklah banyak yang tidak lulus karena upah yang di dapat belum sebanding dengan karja yang dilakukan. bayangkan uang 50 ribu bisa untuk apa dalam satu bulan satu hari saja jika kita hitung hanya digaji 1500 rupiah. makan saja belum dapat, apa lagi transport dan biaya kebutuhan pokok lainya.
Kita berharap pemerintah buka mata melihat pendidikan nasional, kita juga sempat kenal dengan beberapa media yang kami anggap patner kita sebagai saksi sejarah statemen pemerintah dalam menaggapi aksi dan Audiensi yang kita lakukan
1. SCTV (70405048) arya
2. TVKU (70916655) mudha
3. jawa Pos. (7059179) adit
4. Cakra Tv (085640007321) kukuh
5. Smart Fm (081845122) timo
6. Raika FM (081325858232) Alfian
7. Elshinta (08179506495) Andika
8. Idila Tv One (02470446567) Arif
9. kompas (08562936192) heruin
10. kompas (085629185559) raditia
11. Indowarta (081326091117) Deni
Kita cukup puas dengan aksi tersebut karena pemerintah menjanjikan tanggala 16 akan di follow upi di pusat. tapi p[erjuangan belum berakhir kita akan selau mengawal janji-janji manis anggota dewan.